0 produk di keranjang belanja Anda

Tidak ada produk di keranjang.

Stok Terbatas Chat dulu sebelum beli

Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia

Rp125.000

Tarmizi M. Jakfar
Editor : Ihdi Karim Makinara

ISBN. 978-623-7410-07-2
Cetakan pertama, 2019
x + 254 hlm. 13,5 x 20,5 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Anggota IKAPI
Anggota APPTI No. 005.080.1.02.2019
All Right Reserved © Penulis

Penerbit:
Ar-Raniry Press
Jl. Ar-Raniry No. 1
Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh – Darussalam 23111

-
+

Jika ada pertanyaan, silahkan klik tombol dibawah ini;

SMS: 085270506046

Cara Membeli

Silahkan menghubungi kami via SMS di 085270506046 pada perangkat handphone Anda.

Telp: 085270506046

Cara Membeli

Silahkan menghubungi kami via Phone di +6285270506046 pada perangkat handphone Anda.

Kategori:

Deskripsi

Buku yang sudah berada di tangan pembaca ini, pada mulanya merupakan Tesis pada Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1993 yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Kajian Tentang Keputusan-Keputusan Pengadilan Agama di Indonesia”. Akan tetapi dengan beberapa pertimbangan saat pengeditan, judulnya berubah menjadi Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia. Perubahan ini tidak terlepas dari pencermatan subtansi bahasannya yang tertuju hanya pada perihal poligami dan talak liar sebagai bagina dari undang-undang atau hukum perkawinan.

Buku ini menyangkut dengan hukum perkawinan yang dilihat dari perspektif fiqih Syafi’iy dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hukum perkawinan dimaksudkan diteliti dalam kasus-kasus yang diselesaikan di Pengadilan Agama di berbagai belahan wilayah di Indonesia, seperti Sumatera Barat, Banjarmasin, Jawa Timur, Jakarta dan Pengadilan Agama di Aceh sendiri.

Dari kajian yang dibahas menunjukkan bahwa poligami merupakan bukan sesuatu yang asing dari kehidupan masyarakat Islam Indonesia, karena mereka miliki nash al-Qur’an sebagai dasar hukum yang membolehkan poligami, walaupun dengan persyaratan adil yang begitu ketat dimaknakan oleh ahli tafsir. Tidak hanya itu, keberadaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga dapat dimaknakan sebagai penambahan syarat untuk lebih mengikat dan untuk tidak berlangsung poligami secara gambling dalam masyarakat. Kemudian begitu juga dengan talak, berlangsung
dalam masyarakat secara mentradisi dari waktu ke waktu, walaupun keberadaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai upaya untuk mengerem berlangsungnya talak-cerai dalam masyarakat. Undang-undang mensyaratkan talak harus berlangsung di pengadilan dan atau disyaratkan memiliki dua saksi. Jika persyaratan dimaksud tidak ada, maka inilah yang dimaksud dengan talak liar. Yang disebutkan terakhir jelas bertentangan dan tidak disyaratkan dalam hukum fiqih dari mazhab manapun, terutama harus dilafadhkan di pengadilan. Dengan demikian terlihatlah ada dualisme hukum perkawinandalam masyarakat Islam Indonesia.